PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi VIII DPR RI Mohammad Iqbal Romzi mengapresiasi berbagai program mitra kerja saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meninjau secara langsung implementasi dan dampak program-program mitra kerja Komisi VIII terhadap masyarakat setempat, di Graha Auditorium Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (3/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I menyampaikan bahwa Komisi VIII ingin memastikan program-program dari kementerian dan lembaga mitra kerja benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui secara konkret apakah program-program dari para mitra kerja Komisi VIII DPR RI sudah berjalan dan berdampak ke masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini,” ungkapnya.
Iqbal juga mengapresiasi penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, terkait capaian dan pelaksanaan berbagai program kerja yang saat ini terus berlangsung.
“Kegiatan ini akan menjadi jembatan sekaligus bahan pertimbangan kami saat melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait, khususnya dalam hal kebutuhan anggaran dan realisasi program di lapangan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, bantuan sosial dari berbagai mitra kerja Komisi VIII seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Haji, BPKH, BAZNAS, dan BNPB turut disalurkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumatera Selatan I, Iqbal Romzi menegaskan komitmennya untuk terus hadir menyerap aspirasi masyarakat, terutama dalam isu-isu sosial, keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, sertifikasi halal, dan penanggulangan bencana.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antar program kementerian agar tidak berjalan secara parsial. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari semua program ini adalah menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
Iqbal juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan anggaran program seperti Sekolah Rakyat, yang menurutnya perlu dikawal agar tidak mengabaikan sektor lain seperti panti asuhan, rumah singgah, dan lembaga sejenis yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan kapasitas.
“Kita harus proaktif melihat kebutuhan sarana dan prasarana panti asuhan dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan dinas yang ada,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari mitra kerja Komisi VIII, termasuk pejabat dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penyelenggara Haji RI/Kementerian Haji dan Umrah RI, Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). (oji/rdn)
